Catatan kritis APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Lapor Riyono - Catatan kritis APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 - 01

Catatan kritis APBD perubahan provinsi Jawa Tengah tahun 2019 kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pertama memberikan apresiasi kepada saudara gubernur yang mampu menjaga Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah perlahan menunjukkan kemudahan dan menunjukkan perbaikan ekonomi tetapi yang menjadi catatan kritis untuk APBD perubahan ini adalah sebagai berikut

Lapor Riyono - Catatan kritis APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Pertama kemampuan pemerintah Jawa Tengah untuk melakukan Inovasi dan Kreativitas dalam rangka mendongkrak Pendapatan asli daerah berbasis non pajak apa langkahnya kinerja BUMD yang selama ini diberikan modal dan diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mampu memberikan deviden yang lebih besar ternyata masih jauh dari harapan kita sehingga perlu ditingkatkan adanya kinerja BUMD Jawa Tengah

Kedua adalah bagaimana menjadikan pertumbuhan ekonomi kita itu adalah pertumbuhan ekonomi yang produktif pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh produksi dan produktivitas dari kinerja kinerja kewirausahaan atau kinerja ekonomi yang berbasis kepada ekonomi rakyat kecil Kenapa karena pertumbuhan ekonomi saat ini walaupun 5,62% naik sekitar 0,3% di tahun 2018 tapi masih bertumpu kepada konsumsi rumah tangga yang didorong oleh adanya momen-momen besar mulai dari masuk sekolah mulai dari Idul Adha sebelumnya ada idulfitri yang ini tentu menjadi PR yang betul-betul harus diperhatikan oleh saudara gubernur

Ketiga adalah bagaimana kita memberikan solusi kepada masyarakat akad terkait dengan adanya kekeringan yang cukup akad terkait dengan adanya kekeringan yang cukup panjang di tahun 2019 ini titik-titik kekeringan di Jawa Tengah sekarang sudah mulai menunjukkan kekhawatirannya wilayah barat mulai dari Pekalongan kemudian Pemalang di daerah atas sudah banyak permintaan masyarakat untuk mendatangkan air bersih yang ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana agar pemerintah provinsi Jawa Tengah mampu mengatasi kekeringan ini berbasis kepada inovasi untuk dapat menjadikan air hujan sebagai air yang mampu mengatasi kekeringan kalau kita ambil contoh misalkan Singapura 60% kebutuhan air mereka ditopang oleh air bersih dari air hujan ini yang harus bisa ditiru oleh pemerintah Jawa Tengah untuk mengatasi kekeringan kita

Keempat catatan kritis kita APBD provinsi Jawa Tengah adalah berkaitan dengan subsidi iuran BPJS keterlambatan pembayaran BPJS kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah mengakibatkan kendala yang serius sampai kemudian pemerintah provinsi Jawa Tengah Harus berhutang kepada pihak lain ini yang kemudian harus betul-betul dijadikan pelajaran agar komunikasi dengan BPJS termasuk warga yang kemudian membayar iuran dan mendapatkan pelayanan terhadap akses BPJS ini harus ditingkatkan dalam rangka untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan itu. #ay #at

0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *